Diklat Nasional Kehumasan dan Protokoler “Paradigma Baru Kehumasan dan Protokoler di Era Keterbukaan Informasi ”

Angkatan Ke I:
Hari / Tgl : Kamis – Jum’at, 10 – 11 April 2014
Tempat : Hotel: Perdana Wisata Bandung Jl. Jend. Sudirman No. 66 – 68, Bandung

Angkatan Ke II:
Hari / Tgl : Selasa – Rabu, 29 – 30 April 2014
Tempat : Hotel: Oasis Amir Jl. Senen Raya Kav. 135 – 137, Jakarta Pusat

I. LATAR BELAKANG.
Teriring salam dan do’a semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada Bapak/Ibu dalam mengemban tugas dan pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.
Kompleknya permasalahan kehumasan dan protokoler dewasa ini seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang terus berubah tentu menuntut profesionalisme tenaga kehumasan dan protokoler dalam mengemban tugas – tugas kehumasan dan protokoler yang dinamis dan responsive.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kehumasan dan protokoler, maka kami
Lembaga IBES akan menggelar Diklat Nasional Kehumasan dan Protokoler dengan tema :

“Paradigma Baru Kehumasan dan Protokoler Di Era Keterbukaan Informasi”,

II. MATERIPOKOKBAHASAN
Sesi I
- Paradigma Baru Kehumasan Dan Protokoler Di Era Keterbukaan Informasi.
- Peran Dan Tugas Tenaga Kehumasan Dan Protokoler Dalam Membangun, Mengembangkan dan Memperkuat Citra Institusi / Korporasi Di Mata Publik .

Sesi II
Sistem Pengamanan Dan Protokoler VVIP Dan VIP
Yang Membahas Tentang :
- Tata Kunjungan Pejabat.
- Tata Penggunaan dan Perlakuan Lembaga Negara.
- Tata Upacara Pelantikan Pejabat.

Sesi III
Fungsi Publik Speaking Dalam dan Peran MC Dunia Kehumasan Pada
- Acara-acara Resmi ( Kenegaraan/ Upacara Adat )
- Acara-acara Tak Resmi ( Hiburan / Upacara Adat )

Narasumber :
1. Bapak Drs. Y.Subagyo
(Ka.Biro Humas Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi )

2. Bapak Haposan Simanjuntak, MBA
(Praktisi Kehumasan)

Investment

Rp. 2.950.000,- (tidaktermasukakomodasipenginapan)
Rp. 3.950.000,- (termasukpenginapan twin share room, breakfast)

Fasilitas
Sertifikat, Diklat kit, Materi Hardcopy dan Softcopy, USB Flashdisk, Coffee Break, Lunch

No. Account :
Bank BRI CabangOtista
Rekg. No. 0340-01-038989-50-5 a/n. Sudarmanto

Formulir Pendaftaran:
Nama :
Perusahaan :
No. Telp :
No. HP :
PIN BB :
Email :
Kirimkan Formulir Pendaftaran Fax / email: 021-819-094-4 / ibes.diklat@yahoo.com

Informasi Pendaftaran :
Bekti / Darmanto

Hotline
021 298-751-54
0877-3310-6999
0858-8889-7101
0821-3333-1978

Email : admin@ibesdiklat.com / ibes.diklat@yahoo.com
Website : www.ibesdiklat. com

Diklat Nasional Perpajakan “Streategi Persiapan Laporan SPT PPh Perusahaan 2014, Implementasi dan Manfaat Per.14 Tentang SPT Masa PPh Psl.21/26 Berlaku 2014, Serta Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak 2014”

Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan perpajakan yang baru No.14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Serta Bentuk Bukti Pemotongannya yang Berlaku 1 Januari 2014, Serta Persiapan Laporan SPT PPh Badan 2014
Disamping itu ada peraturan Dirjen Pajak No.04/PJ/2013 dan peraturan Menteri Keuangan No.17.PMK.03/2013 tentang pemeriksaan Pajak. Hal ini wajib diketahui dan dilaksanakan oleh perusahaan/wajib pajak dengan baik dan benar, agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhindar dari sangsi administrasi dan sangsi pidana yang akan merugikan wajib pajak/perusahaan.
Dengan memperhatikan keadaan di atas, maka IBES akan menggelar Diklat Nasional Perpajakan dengan judul
“Streategi Persiapan Laporan SPT PPh Perusahaan 2014, Implementasi dan Manfaat Per.14 Tentang SPT Masa PPh Psl.21/26 Berlaku 2014, Serta Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak 2014”
Yang akan dilaksanakan pada :

Angkatan Ke I: Hari / Tgl : Rabu – Kamis 19 – 20 Maret 2014
Tempat : Hotel: Losari Bali, Jl. Saha Dewa No.19 Legian Kute Bali

Angkatan Ke II: Hari / Tgl : Rabu – Kamis 9 – 10 April 2014
Tempat : Hotel: Santika Semarang, JL. Pandanaran 116-120,, Simpang Lima, Semarang

Infestasi : Rp. 2.950.000,- (tidak termasuk akomodasi penginapan)
: Rp. 3.950.000,- (termasuk penginapan twin share room, breakfast)
Fasilitas : Sertifikat, Diklat kit, Materi Hardcopy dan Softcopy, USB Flashdisk, Coffee Break, Lunch

Diklat ini dapat diikuti oleh perusahaan/instansi/yayasan/koperasi/BUMN/BUMD bagian Accounting, Pajak, Audit, Keuangan, HRD dan Bendaharawan. Dengan mengikuti workshop ini para peserta akan memahami dan mengerti serta dapat mengaplikasikan bagaimana menghitung, memperhitungkan, mengisi, melaporkan SPT PPh pasal 21/26, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, menghadapi pemeriksaan Pajak serta dapat mengisi SPT Tahunan PPh badan di tahun 2014 dengan pembayaran Pajak seefektif mungkin.
NARASUMBER
Drs. H. Jiwa Pribadi Agustianto,MM
(Advisor Pajak Mantan Analis Pajak, Accounting dan Sistem dan Prosedur PT Astra International, Tbk dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Konsultan Pajak Drs. Macdjud & Co)

09:00–09:15 Pembukaan Sesi : I 09:15–12:00
A. Strategi & Implementasi Peraturan Dirjen Pajak No.14/PJ/2013 dan SPT masa PPh pasal-21 dan/26 terdiri dari :

1. Induk SPT masa PPh pasal-21 dan/26 ( Formulir 1721 )
2. Daftar pemotongan PPh pasal-21 dan/26
(Formulir 1721-I) 3. Daftar bukti pemotongan PPh pasal-21 dan/26 tidak final (Formulir 1721-II )
4. Daftar bukti pemotongan PPh pasal-21 dan/26 final (Formulir 1721-III )
5. Daftar surat setoran Pajak ( SSP ) dan bukti pemindahan pembukuan ( Pbk ) untuk pemotongan PPh pasal-21 dan/26 ( Formulir 1721-IV )
6. Daftar biaya ( Formulir 1721-V )
12:00-13:00 Isoma Sesi : II 13:00-16:00

B. Bukti pemotongan PPh pasal-21 dan/26 terdiri dari :

1. Bukti pemotongan PPh pasal-21 dan/26 tidak final (Formulir 1721-VI )
2. Bukti pemotongan PPh pasal-21 final ( Formulir 1721-VII )
3. Bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pengisian THT/JHT ( formulir 1721-A1 )
4. Bukti pemotongan PPh pasal-21 dan/26 PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara atau pensiunannya (Formulir 1721-A2 )
5. Tatacara pengisian SPT masa PPh pasal-21 dan/26 dan bukti pemotongan.
6. Studi kasus dan solusi pengisian SPT masa PPh pasal-21 dan/26 dan bukti pemotongannya

WAKTU Hari Ke Dua
09:00–09:15 Pembukaan Sesi : I 09:15–12:00

C. Strategi dan penyelesaian sengketa Pajak perusahaan.

1. Dasar hokum pemeriksaan Pajak ( Per-Dirjen No.04/PJ/2013 )
2. Pengertian/istilah-istilah terkait dengan pemeriksaan Pajak
3. Tujuan pemeriksaan Pajak
4. Objek pemeriksaan Pajak
5. Kriteria pemeriksaan Pajak
6. Jenis pemeriksaan pajak 7. Jangka waktu pemeriksaan Pajak
8. Hak-hak wajib Pajak dalam pemeriksaan Pajak
9. Flowchart prosedur pemeriksaan kantor dan lapangan
10. Flowchart prosedur pemeriksaan di tempat wajib Pajak
11. Prosedur penyegelan
12. Strategi dan kiat-kiat wajib Pajak dalamm menghadapi pemeriksaan Pajak

12:00-13:00 Isoma Sesi : II 13:00-16:00

D. Strategi Persiapan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan ( Perusahaan ) dan Pelaporan di Tahun 2014

1. Dasar hokum pengisian SPT PPh badan
2. Laporan keuangan perusahaan ( komersial )
3. Rekonsiliasi fiscal dan koreksi fiscal
4. Denctible Expenses ( DE ) 5. Non Denctible Expenses ( NDE )
6. Teknik rekonsiliasi fiscal dan pengisian SPT tahunan PPh badan
7. Tips-tips pengisian SPT tahunan PPh badan
8. Equalisasi dan Evaluasi PPh Ps.21, 22, 23, 24, 25
dan 26
9. Equalisasi dan Evaluasi PPN dan PPn.BM
10. Studi kasus pengisian SPT tahunan PPh badan (perusahaan )

16:00 Penutupan dan Penyerahan Sertifikat

DiklatNasionalPerpajakan “StreategiPersiapanLaporan SPT PPh Perusahaan 2014, ImplementasidanManfaat Per.14 Tentang SPT MasaPPh Psl.21/26 Berlaku 2014, Serta TeknikMenghadapiPemeriksaanPajak

Bandung 20 – 21 Januari 2014

I.          LATAR BELAKANG.

Sehubungandenganditerbitkannyaperaturanperpajakan yang baruNo.14/PJ/2013TentangBentuk, Isi, Tata Cara PengisiandanPenyampaian SPT MasaPPhPasal 21/26 Serta BentukBuktiPemotongannyayang Berlaku 1 Januari 2014, Serta PersiapanLaporan SPT PPhBadan 2014

DisampingituadaperaturanDirjenPajak No.04/PJ/2013danperaturanMenteriKeuangan No.17.PMK.03/2013tentangpemeriksaanPajak. Hal iniwajibdiketahuidandilaksanakanolehperusahaan/wajibpajakdenganbaikdanbenar, agar tidakmelanggarperaturanperundang-undanganperpajakan, sehinggaterhindardarisangsiadministrasidansangsipidana yang akanmerugikanwajibpajak/perusahaan.

Denganmemperhatikankeadaan di atas, makaIBESakanmenggelarDiklatNasionalPerpajakandenganjudul

“StreategiPersiapanLaporan SPT PPh Perusahaan 2014, ImplementasidanManfaat Per.14 Tentang SPT MasaPPh Psl.21/26 Berlaku 2014, Serta TeknikMenghadapiPemeriksaanPajak”

II.        SASARAN DAN TUJUAN

Diklatinidapatdiikutiolehperusahaan/instansi/yayasan/koperasi/BUMN/BUMD bagian Accounting,Pajak, Audit, Keuangan, HRDdanBendaharawan.Denganmengikuti workshop iniparapesertaakanmemahamidanmengertisertadapatmengaplikasikanbagaimanamenghitung, memperhitungkan, mengisi, melaporkan SPT PPhpasal 21/26, BuktiPemotonganPPhPasal 21/26, menghadapipemeriksaanPajaksertadapatmengisi SPT TahunanPPhbadan di tahun 2014 denganpembayaranPajakseefektifmungkin.

Ill.      MATERIPOKOKBAHASAN

  1. A.     Strategi&ImplementasiPeraturanDirjenPajak No.14/PJ/2013 dan SPT masaPPh pasal-21 dan/26 terdiridari :
  1. Induk SPT masaPPh pasal-21 dan/26 ( Formulir 1721 )
  2. DaftarpemotonganPPh pasal-21 dan/26 (Formulir 1721-I)
  3. DaftarbuktipemotonganPPh pasal-21 dan/26 tidak final (Formulir 1721-II )
  4. DaftarbuktipemotonganPPh pasal-21 dan/26 final (Formulir 1721-III )
  5. DaftarsuratsetoranPajak ( SSP ) danbuktipemindahanpembukuan ( Pbk ) untukpemotonganPPh pasal-21 dan/26 ( Formulir 1721-IV )
  6. Daftarbiaya ( Formulir 1721-V )
  1. B.     BuktipemotonganPPh pasal-21 dan/26 terdiridari
  1. BuktipemotonganPPh pasal-21 dan/26 tidak final (Formulir  1721-VI )
  2. BuktipemotonganPPh pasal-21  final ( Formulir 1721-VII )
  3. BuktipemotonganPPhpasal 21 bagipegawaitetapataupenerimapengisian THT/JHT ( formulir 1721-A1 )
  4. BuktipemotonganPPh pasal-21 dan/26 PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara ataupensiunannya (Formulir 1721-A2 )
  5. Tatacarapengisian SPT masaPPh pasal-21 dan/26 danbuktipemotongan.
  6. Studikasusdansolusipengisian SPT masaPPh pasal-21 dan/26 danbuktipemotongannya
  1. C.     StrategidanpenyelesaiansengketaPajakperusahaan.
  1. Dasarhokum pemeriksaanPajak ( Per-Dirjen No.04/PJ/2013 )
  2. Pengertian/istilah-istilahterkaitdenganpemeriksaanPajak
  3. TujuanpemeriksaanPajak
  4. ObjekpemeriksaanPajak
  5. KriteriapemeriksaanPajak
  6. Jenispemeriksaanpajak
  7. JangkawaktupemeriksaanPajak
  8. Hak-hakwajibPajakdalampemeriksaanPajak
  9. Flowchart  prosedurpemeriksaankantordanlapangan
  10. Flowchart prosedurpemeriksaan di tempatwajibPajak
  11. Prosedurpenyegelan
  12. Strategidankiat-kiatwajibPajakdalammmenghadapipemeriksaanPajak
  1. D.     StrategiPersiapanPengisian SPT TahunanPPhBadan ( Perusahaan ) danPelaporan di Tahun 2014
  1. Dasar hokum pengisian SPT PPhbadan
  2. Laporankeuanganperusahaan ( komersial )
  3. Rekonsiliasi fiscal dankoreksi fiscal Denctible Expenses ( DE )
  4. Non Denctible Expenses ( NDE )
  5. Teknikrekonsiliasi fiscal danpengisian SPT tahunanPPhbadan
  6. Tips-tips pengisian SPT tahunanPPhbadan
  7. EqualisasidanEvaluasiPPh Ps.21, 22, 23, 24, 25 dan 26
  8. EqualisasidanEvaluasi PPN dan PPn.BM
  9. Studikasuspengisian SPT tahunanPPhbadan (perusahaan )

Investment

Rp. 2.500.000,-     (tidaktermasukakomodasipenginapan)
Rp. 3.500.000,-    (termasukpenginapan twin share room, breakfast)

Fasilitas
Sertifikat, Diklat kit, Materi Hardcopy dan Softcopy, USB Flashdisk, Coffee Break, Lunch

Venue
Senin – Selasa 20 – 21 Januari 2014
Hotel:  PerdanaWisata Bandung  Jl. Jend.Sudirman No. 66 – 68, Bandung

No. Account :
Bank BRI CabangOtista
Rekg. No. 0340-01-038989-50-5 a/n. Sudarmanto

Formulir Pendaftaran:

Nama               :

Perusahaan      :

No. Telp          :

No. HP            :

PIN BB           :

Email               :

Kirimkan Formulir Pendaftaran  email: admin@ibesdiklat.com

Informasi Pendaftaran :
Bekti / S. Manto

Hotline

021 298-751-54
0877-3310-6999
0858-8889-7101
0821-3333-1978

Email     : admin@ibesdiklat.com / ibes_diklat@yahoo.com
Website : www.ibesdiklat. com

Diklat Nasional Ketenagakerjaan “Regulasi Terbaru Permen Nakertrans No.19 Tahun 2012 Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 “

Bali 18 – 19 Desember 2013

I.          LATAR BELAKANG.

Pada tanggal 17 Januari  2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam Undang–Undang ketenagakerjaan pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf b tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan outsourcing. Putusan ini berdampak serius bagi dunia usaha maupun bagi pekerja / buruh itu sendiri. Sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut terdapat perbedaan pandangan antara kalangan pekerja/ buruh dan pengusaha. Untuk menghindari kesimpangsiuran lebih jauh, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian menindaklanjuti Putusan MK No 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 melalui  Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 dan peraturan Menteri Tenagara Kerja No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam maka, Institute for Business and Employment Studies (IBES) bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam Diklat Ketenagakerjaan dengan tema:

Regulasi Terbaru Permen Nakertrans No.19 Tahun 2012 Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 “

II.      MATERI BAHASAN

Outsourcing pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 TANGGAL 17 Januari 2012

-          Latar belakang lahirnya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tentang Tenaga Kerja Kontrak atau Outsourcing

-          Bagaimana Jaminan Hubungan Kerja Pegawai Outsourcing

 

Regulasi terbaru Permen Nakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

-          Ketentuan Umum Pemborongan Pekerjaan

  1. Persyaratan Pemborongan Pekerjaan
  2. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
  3. Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan
  4. Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan   

-          Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh

  1. Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh
  2. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
  3. Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
  4. Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

-          Ketentuan Peralihan

-          Ketentuan Penutup

Manfaat Pembentukan LKS Bipartit Di Perusahaan

-          Dasar pembentukan

-          Jadwal Kegiatan

-          Tata cara Pembentukan

-          Strategi Pebentukan  dan pelaporan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di dalam dan di luar pengadilan

-          Bipartit

-          Mediasi

-          Konsiliasi

-          Arbitrase

-          PHI

Narasumber

  1. 1.      Mochamad Alimuddin, SH.,MH  (Mantan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
  2. 2.      Juanda Pangaribuan, SH., MH.   (Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Investment
Rp. 2.950.000,-     (tidak termasuk akomodasi penginapan)
Rp. 3.950.000,-    (termasuk penginapan twin share room, breakfast)

Fasilitas
Sertifikat, Diklat kit, Materi Hardcopy dan Softcopy, USB Flashdisk, Coffee Break, Lunch

No. Account :
Bank BRI Cabang Otista
Rekg. No. 0340-01-038989-50-5
a/n. Sudarmanto

Form Pendaftaran
Tanggal         :
Nama 1         :
Nama 2         :
Perusahaan   :
No. Telp       :
No.HP          :
PIN BB         :
Email            :
Transfer tgl   :
Setelah diisi secara lengkap, silakan kirimkan ke email: admin@ibesdiklat.com / ibes_diklat.com

Informasi Pendaftaran :
Suyatmi / Darmanto

Hotline
0877-3310-6999
0858-8889-7101
0821-3333-1978
021-819-0944

Email     : admin@ibesdiklat.com / ibes_diklat@yahoo.com
Website : www.ibesdiklat.com

The powerful of communication skill: Meningkatkan personal performance capacity dalam bisnis dan organisasi

Angkatan Ke I

Hari : Jum’at – Sabtu

Tanggal : 27 – 28 September 2013

Tempat : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Kav. 135 – 137, Jakarta Pusat

Angkatan Ke II
Hari : 
Jum’at – Sabtu

Tanggal: 11 – 12 Oktober 2013

Tempat : Hotel Perdana Wisata Bandung, Jl. Jend. Sudirman No. 66 – 68, Bandung
_______________________________________________________________________

Diklat Nasional Perpajakan “ Strategi & Tips Pengisian SPT PPh Badan, Menghadapi Pemeriksaan Pajak, Penghematan Pajak Akhir Tahun 2013 dan Implementasi Per 14 / PJ / 2013 yang berlaku 1 Januari 2014 ”

 

Bandung 6 – 7 Desember 2013
Bali 20 – 21 Desember 2013

I.          LATAR BELAKANG.

Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan perpajakan yang baru No.14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Serta Bentuk Bukti Pemotongannya yang Berlaku 1 Januari 2014,.

Disamping itu ada peraturan Dirjen Pajak No.04/PJ/2013 dan peraturan Menteri Keuangan No.17.PMK.03/2013 tentang pemeriksaan Pajak, serta penyelesaian sengketa Pajak dalam perusahaan. Hal ini wajib diketahui dan dilaksanakan oleh perusahaan/wajib pajak dengan baik dan benar, agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhindar dari sangsi administrasi dan sangsi pidana yang akan merugikan wajib pajak/perusahaan.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, maka IBES akan menggelar Diklat Nasional Perpajakan dengan judul:
 “ Strategi & Tips Pengisian SPT PPh Badan, Menghadapi Pemeriksaan Pajak, Penghematan Pajak Akhir Tahun 2013 dan Implementasi  Per 14 / PJ / 2013 yang berlaku 1 Januari 2014 ”

II.        SASARAN DAN TUJUAN

Diklat Perpajakan ini dapat diikuti oleh Bagian Administrasi Keuangan, Pajak, Akuntansi, Audit & HRD.Dengan mengikuti Diklat ini para peserta akan memahami dan mengerti serta dapat mengaplikasikan bagaimana strategi wajib Pajak menyikapi pemeriksaan pajak, menyelesaikan sengketa Pajak, membuat perencanaan Pajak dalam menghemat pembayaran Pajak perusahaan, PPH pasal 21,22,23,24,25,26 serta melakukan pembukuan/akuntansi Pajak dengan baik dan benar.

III.      MATERI BAHASAN

Pokok bahasan strategi dan Tips pengisian SPT PPH Badan
1. Dasar hukum
2. Laporan Keuangan Komersial ( LKK ) Akhir tahun 2013
3. Rekonsiliasi Fiscal Akhir Tahun 2013
4. Laporan Keuangan Fiscal Akhir Tahun 2013
5. Biaya-biaya menurut Fiscal
6. Penghasilan  – penghasilan menurut Fiscal
7. Fasilitas penerimaan tarif pajak untuk Badan / perusahaan

Pokok bahasan tips dan strategi menghadapi pemeriksaan Pajak
1. Materi pemeriksaan
2. Peraturan perundang-undangan
3. Filling system atau pembukuan
4. Sumberdaya manusia (SDM)
5. Human relation

Pokok bahasan penghematan pembayaran Pajak
1. Penghematan pembayaran PPh badan atau perusahaan
2. Penghematan pembayaran PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26
3. Penghematan pembayaran PPN dan PPn BM
4. Penghematan pembayaran PPh orang pribadi

1. Tata cara permohonan Penerimaan angsuran PPH Pasal 25 untuk Tahun 2014
2. Studi Kasus dan pemecahan masalah PPH Badan Tahun 2013

Narasumber

Drs. H. Jiwa Pribadi  Agustianto, MM  (Praktisi, Akademisi dan Profesi Pajak)
Investment
Rp. 2.950.000,-     (tidak termasuk akomodasi penginapan)
Rp. 3.950.000,-    (termasuk penginapan twin share room, breakfast)

Fasilitas
Sertifikat, Diklat kit, Materi Hardcopy dan Softcopy, USB Flashdisk, Coffee Break, Lunch

Venue
Angkatan Ke I 
Jum’at – Sabtu, 6 – 7 Desember 2013
Hotel:  Perdana Wisata Bandung  Jl. Jend. Sudirman No. 66 – 68, Bandung

Angkatan ke II 
Jum’at – sabtu, 20 – 21 Desember  2013
Hotel:  Losari Bali,  Jl. Saha Dewa No.19 Legian Kute Bali

No. Account :
Bank BRI Cabang Otista
Rekg. No. 0340-01-038989-50-5
a/n. Sudarmanto

Informasi Pendaftaran :
Suyatmi / Darmanto

Hotline
0877-3310-6999
0858-8889-7101
0821-3333-1978
021-819-0944

Email     : admin@ibesdiklat.com / ibes_diklat@yahoo.com
Website : www.ibesdiklat.com

 

Regulasi Terbaru Permen Nakertrans No.19 Tahun 2012 Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012

Diklat Nasional Ketenagakerjaan

Regulasi Terbaru Permen Nakertrans No.19 Tahun 2012Serta  Surat Edaran Nomor  B.31/PHIJSK/I/2012 tentang   Pelaksanaan  Putusan Mahkamah   Konstitusi  Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012

Kamis – Jum’at, 28 – 29 November 2013  Hotel:  Losari Bali, Jl. Saha Dewa No.19 Legian Kute Bali

DIKLAT NASIONAL TENAGA KERJA ASING : PENATA ADMINISTRASIAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING YANG AMAN MENURUT HUKUM INDONESIA

Pendahuluan

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Kebutuhan mempekerjakan TKA sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan pengguna. Penggunaan TKA dilakukan secara terencana dengan kewajiban memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pengguna TKA tidak bisa begitu saja mendatang

Strategi Memenangkan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Aspek-aspek Perpajakan

PENDAHULUAN

Tender diselenggarakan untuk mencari siapa yang paling layak memegang amanah belanja barang tersebut. Panitia pengadaan memilih peserta tender yang selanjutnya disebut Pemborong atau Kontraktor tersebut yang dinilai layak memegang uang rakyat tersebut. Dalam upaya peserta tender untuk memenangi penawaran tender, disinilah biasanya persaingan akan terjadi.Perusahaan peserta tender akan mencari strategi untuk memenangi tender tersebut. Mengikuti tender pelelangan yang akan dilaksanakan oleh kementerian , departement , lembaga atau instansi pemerintah ada beberapa hal yang harus dimilikindan diketahui, sehingga kita dapat mengikuti atau bersaing untuk memenangkan tender tersebut.

Dalam dunia tender, banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh para penyedia barang /jasa atau sebut saja pemborong dalam upayanya untuk memenangkan paket pengadaan barang/jasa atau tender khususnya lingkungan pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah badan usaha kita harus terdaftar dikantor pelayanan Pajak maka konsekwensinya adalah setiap bulan berkewajiban untuk melaporkan pajak masa setiap bulannya seperti PPN, PPH psl 21, 22, 23 dan SPT tahunan.